• Search
  • Menu
Home » Kolom

Sanksi Penganiayaan Oknum DPRD Terhadap Seorang Guru

oleh: Ferri Arianto

*Wartawan

Minggu, 08-03-2015 • 13:10 WIB

Covesia.com - Perhatian masyarakat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam sepekan terakhir ini lebih banyak tertuju pada oknum anggota DPRD yang diduga menganiaya salah seorang guru sekolah menegah atas di kabupaten itu.

Perhatian masyarakat ini bukan tanpa alasan, karena mereka ingin mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya oknum anggota DPRD berinisial A yang melakukan perbuatan tersebut. Mengingat dari sebanyak 25 orang anggota DPRD setempat, sebanyak tiga orang diantara memiliki awalan nama A.

"Siapa sebenarnya oknum DPRD inisial A itu," tanya Warga Desa Medan Jaya Hamdani.

Menurutnya, meskipun hanya tahu inisial namanya, namun dia mencurigai salah satu dari tiga orang oknum DPRD yang awal namanya A. Karena memiliki karakter yang keras dan mau melakukan perbuatan itu.

"Mungkin Alfian yang mau berbuat itu. Kalau Andi Suheri orang Pertai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mungkin melakukan itu. Termasuk Armansyah ketua DPRD setempat," ujarnya.

Terlepas siapa oknum anggota DPRD setempat yang melakukan perbuatan itu, akibat perbuatannya itu, selain dilaporkan ke Polres setempat, perbuatan wakil rakyat itu juga mendapat kecaman dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Sanksi Pelaku Penganiayaan

Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko Sudarman menyatakan PGRI mengecam tindakan oknum anggota DPRD terhadap guru sekolah menengah atas di daerah itu. "Siapa pun guru yang teraniaya dan melapor, kita tindaklanjuti. Masalah hukum guru itu melapor ke polisi itu pribadinya," ujarnya.

Tindakan wali murid itu, katanya, telah melecehkan profesi guru, sehingga dalam waktu dekat akan menyampaikan tuntutan sekaligus pernyataan sikap organisasi kepada pimpinan DPRD setempat.

Tuntutan dari PGRI itu, sebutnya, meminta agar oknum anggota DPRD itu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, katanya, pelaku pelecehan itu minta maaf kepada guru dan PGRI di media massa selama 14 hari berturut-turut. Selain itu, dia harus berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan lagi. Seluruh biaya akibat kerugian ini semuanya ditanggung oleh si pelaku.

Setelah disampaikan tuntutan ini, PGRI akan menunggu tanggapan dari pimpinan DPRD setempat. Kalau tidak ada juga PGRI akan melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD.

Diterangkan, ada tiga langkah penyelesaian masalah yang akan ditempuh oleh PGRI, pertama negosiasi, demonstrasi, dan terakhir mogok mengajar. "Mudah-mudahan ini terjadi kalau tidak ada penyelesaian ke tingkat lebih tinggi. Kita mendukung kalau lanjut, pedamaian kita dukung juga," ujarnya.

Lebih lanjutnya, ia menyatakan, profesi guru itu harus dilindungi. Untuk itu dalam waktu dekat ini disampaikan ke ketua DPRD terkait dugaan penganiayaan. Dan tindakan itu pelecehan terhadap profesi guru.

Kesalahan Oknum DPRD

Bupati Mukomuko Ichwan Yunus mengecam tindakan oknum anggota DPRD setempat yang diduga melakukan penganiayaan terhadap guru di daerah itu. "Sebenarnya tidak layak oknum anggota DPRD berbuat itu. Pasti karena ada masalah pribadi," ujarnya.

Ia menilai, apa pun alasannya tindakan penganiayaan itu merupakan kesalahan dari oknum anggota DPRD setempat. "Dia itu kan anggota dewan harus memberi contoh dong," ujarnya.

Menurut dia, kalau anaknya dijewer atau diberikan sanksi oleh pihak sekolah, itu artinya memang ada kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Karena itu tindakan penganiayaan, katanya, bagusnya diproses saja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Awal Mula Penganiayaan

Thirda Putra guru di SMA 7 Kabupaten Mukomuko yang diduga menjadi korban penganiayaan oknum anggota DPRD setempat itu menyebutkan peristiwa itu berawal dari penerapan sanksi terhadap salah seorang siswa atas nama Atang Rumbawa (16) yang ketahuan main kartu remi, merokok, dan tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Sesuai dengan aturan sekolah, katanya, siswa itu diberikan teguran dan menandatangani surat pernyataan dan dikembalikan pembinaan siswa itu kepada orang tua. Setelah pelanggaran itu, katanya, siswa tersebut kembali mengulangi perbuatannya yakni merokok di samping salah satu ruangan kelas di sekolah itu.

Ia menerangkan, sesuai dengan surat pernyataan pertama yang ditandatangani siswa itu bersedia menerima sanksi dan dikeluarkan dari sekolah jika mengulangi perbuatannya. Sehingga, sekolah kembali mengeluarkan surat teguran kedua dan bukan dikeluarkan melainkan dikembalikan ke orang tuanya.

Sambil menunggu proses selanjutnya, datang lah wali siswa itu yang juga pamannya untuk menyelesaikan ini dan dalam musyawarah diputuskan anak ini diterima kembali untuk sekolah setelah diberikan wejangan dari bidang kesiswaan.

Wali siswa itu melakukan tindakan kasar terhadapnya, katanya, karena tidak terima kalimat "Uda Al bagaimana udang terhadap Atang begitu juga kami. Kita ingin Atang ini menjadi orang yang bertanggungjawab. Ada baiknya, Atang menerima konsekuensi atas pelanggaran yang sudah dilakukan yaitu pindah ke sekolah lain".

Setelah mendengar kalimat itu, katanya, wali siswa itu langsung menarik kerah baju dan mendorongnya ke dinding. Lalu berusaha mengangkatnya sehingga tangan wali siswa itu mengenai dan lecet daun telinganya. "Setelah itu saya langsung laporkan masalah ini ke polisi dengan saksi kepala sekolah," ujarnya.

(ant/zik)

Kolom lainnya
TOPIK UTAMA
News | Olahraga | Ekonomi Bisnis | Otomotif | Tekno | Gaya Hidup | Hiburan | Kesehatan | Kuliner | Travel | Ragam | Wawancara | Corporate Social Responsibility | Internasional | Nusantara | Ramadhan 1438 H | Kolom | Opini | Foto

FOLLOW COVESIA.COM

facebook icon twitter icon YouTube icon g+ icon rss icon