• Search
  • Menu
Hukum Kebiri Tak Selesaikan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap AnakKetua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi (Foto: Antara)
Home » Berita Wawancara

Ketua Komnas PA, Seto Mulyadi

Hukum Kebiri Tak Selesaikan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Utari Dwi Rahma S | Jumat, 13-05-2016 | 11:00 WIB

Covesia.com - Pemerintah menetapkan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga pemeritah dibawah Presiden Joko Widodo memandang perlu menyediakan payung hukum yang jelas untuk memberikan saksi berat terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan salah satunya dengan hukum kebiri (tindakan menghilangkan fungsi seksual seseorang) sebagai hukuman tambahan.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi atau yang sering disapa Kak Seto menilai kebiri tidak bisa diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual anak karena dapat dikhawatirkan akan menimbulkan dendam bagi pelaku sehingga bisa melakukan tindakan yang lebih sadis di kemudian hari.

Menurut Kak Seto, yang menjadi inti permasalahan dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah tidak hanya memberikan efek jera tapi juga mengubah perilaku mereka.

Wartawan Covesia.com, Utari Dwi Rahma Sasmita berkesempatan melakukan wawancara dengan Kak Seto pada Jumat (13/5/2016), berikut petikan wawancaranya.

Pemerintah menetapkan saat ini Indonesia sebagai darurat terhadap kejahatan seksual anak, Ini sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat menurut Anda?

Sebenarnya kondisi yang terus-terus terjadi ini disebabkan makin kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar belakangan ini. Fungsi lingkungan sebagai kontrol sosial itu jauh berkurang sehingga lingkungan terlihat abai, masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan lingkungan mereka. Sehingga memberikan ruang kebebasan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap anak.

Apakah Anda setuju dengan hukuman kebiri yang ingin ditetapkan pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual anak?

Sebetulnya kami, Komnas PA kurang setuju dengan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak, karena sebenarnya pelaku melakukan hal tersebut tidak hanya didorong oleh hasrat libido tapi memang niat untuk melukai melakukan kejahatan terhadap korban.

Sehingga jika kebiri dijatuhkan kepada mereka, ditakuti hal tersebut akan menimbulkan dendam bagi pelaku sehingga bisa jadi mereka akan melakukan kejahatan yang lebih sadis terhadap orang lain. Bisa saja mereka melakukan tidak hanya kepada anak-anak tapi juga perempuan-perempuan dewasa lainnya. Selain memberikan saksi, intinya yang harus kita lakukan itu mengubah perilaku.

Sebagai suatu tindakan kejahatan, tentunya harus ada saksi bagi pelaku. Sanksi seperti apa sebaiknya dilakukan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menurut Anda?

Tentu dalam sebuah kejahatan harus ada saksi yang pelaku terima. Menurut kami Komnas Perlindungan Anak hukumlah sesuai dengan bagaimana Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang melakukan. Jadi mereka itu butuh lembaga untuk membina, mengubah perilaku mereka dengan memasyarakatkan sehingga bisa diterima dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik tentunya.

Jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah memperlama masa tahanannya dengan meningkatkan hukuman minimalnya. Misalnya ditahan minimal tiga tahu dan seberatnya 30 tahun maka diganti minimalnya tujuh tahun, begitu seharusnya.

Selain itu, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah sejak dini untuk mencegah kejahatan seksual anak tidak lagi terjadi?

Sudah waktunya pemerintah memberdayakan masyarakat. Pepatah bilang mendidik anak itu butuh orang sekampung, jadi melindungi anak itu juga butuk orang sekampung. Kita komnas PA terus mendorong pemerintah untuk memberdayakan masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan mebuat satuan tugas (Satgas) perlindungan anak tingkat RT dan RW.

Sehingga para tetangga bisa berperan melindungi anak kita. Contoh anak si A sendiri keluar rumah malam-malam, ini kan bahaya, tetangga bisa mengawasi. Kasus nyata aja Angeline, para tetangga tahu kalau angeline diperlakukan tidak baik oleh keluarganya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan adanya satgas ini lingkungan bisa lebih berperan dalam melindungi anak-anak.

(utr)


Kriminal

Ikuti perkembangan topik berita Kriminal:
Baca juga
Berita Wawancara lainnya
SUMBAR TERKINI
GALERI FOTO
VIDEO
TOPIK UTAMA
News | Olahraga | Ekonomi Bisnis | Otomotif | Tekno | Gaya Hidup | Hiburan | Kesehatan | Kuliner | Travel | Ragam | Wawancara | Corporate Social Responsibility | Internasional | Nusantara | Ramadhan 1438 H | Kolom | Opini | Foto

FOLLOW COVESIA.COM

facebook icon twitter icon YouTube icon g+ icon rss icon