• Search
  • Menu
Kebijakan Hukum Bidang Politik Tak Sejalan dengan Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPakar Hukum Pidana, Dr. Yenti Garnasih, SH, MH
Home » Berita Wawancara

Pakar Hukum Pidana, Dr. Yenti Garnasih, SH, MH

Kebijakan Hukum Bidang Politik Tak Sejalan dengan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Utari Dwi Rahma S | Selasa, 06-09-2016 | 13:59 WIB

Covesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kali ini membekuk Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan Yan Anton pada Minggu (4/9).

Berdasarkan data KPK pada tahun 2015, sejak 11 tahun terakhir setidaknya ada 56 kepala daerah yang terjerat kasus hukum di KPK. Terhitung sejak KPK berdiri pada tahun 2003, kepala daerah merupakan salah satu objek bidang penindakan KPK.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Bidang Pencucian Uang Universitas Trisakti, Dr. Yenti Garnasih, SH, MH menilai maraknya kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi disebabkan oleh masih lemahnya penanganan hukum terhadap para pelaku korupsi di Indonesia.

Tidak hanya itu, menurut wanita kelahiran Sukabumi ini kondisi tersebut juga disebabkan oleh kebijakan hukum dalam bidang politik masih tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Membahas permasalahan ini, Wartawan Covesia.com, Utari Dwi Rahma Sasmita berkesempatan melakukan wawancara ekslusif dengan salah satu Panitia Seleksi (Pansel) Calon Ketua KPK 2015 ini. Berikut petikan wawancaranya.

Berdasarkan data KPK 2015, tercatat ada 56 kepala daerah yang terjerat korupsi dalam 11 tahun terakhir dan baru-baru iniKPK menangkap Bupati Banyuasin dalam OTT. Ini angka yang fantastis, menurut Anda apa faktor yang melatarbelakangi maraknya kepala daerah melakukan korupsi?

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan makin maraknya kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mulai dari biaya politik yang mahal hingga jeratan hukum bagi para koruptor yang lemah. Banyak faktor dan segala kemungkinan itu ada.

Dilihat dari beberapa indikator yang Anda sebutkan, faktor apa yang paling krusial menyebabkan merajalelanya korupsi di daerah?

Salah satu yang menjadikan korupsi ini merajalela di daerah yakni lemahnya penyaringan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Banyak dari mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun masih lolos dalam pencalonan pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Atau ada juga mereka sudah dihukum karena korupsi tapi masih bisa menjabat sebagai kepala daerah. Lalu adanya politik dinasti yang sangat marak di daerah yang merupakan cikalbakal nepotisme yang berujung pada korupsi.

Kemudian tidak adanya efek jera atas hukum yang diberikan kepada para koruptor. Masak untuk masyarakat bawah yang hanya mencuri hukumannya lima tahun namun koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah hanya dihukum dua tahun penjara. Ini tak ada efek jeranya, malah sekarang ada rencana mempermudah pemberian remisi bagi para koruptor. Ini akan menjadi angin segar bagi para koruptor.

Menurut Anda, Apakah biaya Pilkada yang notabene menghabiskan biaya besar bagi para calon dan partai menjadi faktor lain yang menyebabkan banyaknya pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi?

Itu juga menjadi penyebabnya. Saya melihat banyak hukum yang mengatur tentang politik tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di tanah air ditambah lagi biaya ketatanegaraan untuk berpolitik yang tinggi sehingga menimbulkan niat bagi mereka untuk melakukan korupsi.

Mulai dari biaya kampanye. Pemerintah hanya membatasi biaya yang digunakan untuk kampanye tidak dengan asal usul uangnya. seharusnya bagi mereka yang akan berlaga pada pemilu dan pilkada harus melampirkan asal-usul dana pembiayaan kampanyenya sehingga jelas dan transparan.

Begitu banyak Pekerjaan Rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, Menurut Anda setidaknya bagaimana cara mengantisipasi terjadinya praktik korupsi di tanah air?

Tak bisa kita pungkiri, pemerintah memiliki seabrak pekerjaan rumah untuk mengentaskan masalah korupsi di Indonesia. Tapi setidaknya untuk mengantisipasi ini sebaiknya pemerintah menurut saya harus merancang kembali hukum yang mengatur mengenai pilkada dengan sedemikian rupa. Hancurkan politik dinasti karena politik dinasti sangat rawan nepotisme yang berujung pada korupsi. Tidak hanya itu untuk menjadi seorang kepala daerah sebaiknya tak hanya memenuhi persyaratan tapi juga harus dilihat dari aspek psikologi mereka.

Dan belakangan yang saya sayangkan adalah pemangkasan anggaran penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Ini bahaya sekali karena beri angin segar bagi para koruptor untuk bebas dari jeratan hukum dengan memberikan suap. Seharusnya anggaran untuk penegakan hukum harus ditingkatkan sehingga mereka tak mempan suap.

Kemudian yang pasti hukuman bagi para koruptor harus ditingkatkan berikan efek jera. Seperti diasingkan denda yang besar dan kurungan yang lama. Ini kan yang terjadi di Indonesia kadang kala mereka koruptor ketemu juga dengan teman mereka di dalam saling sharing terus korupsi lagi apalagi kurungannya yang singkat. Mereka bisa saja bilang 'wah kalau hukuman seperti nggak masalah, besok bisa saya ulang lagi'.

(utr)


Kasus Korupsi

Ikuti perkembangan topik berita Kasus Korupsi:
Baca juga
Berita Wawancara lainnya
SUMBAR TERKINI
GALERI FOTO
VIDEO
TOPIK UTAMA
News | Olahraga | Ekonomi Bisnis | Otomotif | Tekno | Gaya Hidup | Hiburan | Kesehatan | Kuliner | Travel | Ragam | Wawancara | Corporate Social Responsibility | Internasional | Nusantara | Ramadhan 1438 H | Kolom | Opini | Foto

FOLLOW COVESIA.COM

facebook icon twitter icon YouTube icon g+ icon rss icon