• Search
  • Menu
Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan BenarKepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Puji Atmoko. (Covesia Foto/ Doni Sofiadi/ 17)
Home » Berita Wawancara

Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Rudrik Syaputra | Rabu, 01-03-2017 | 11:44 WIB

Covesia.com - Dunia perbankan sudah menjadi bagian dari rutinitas perekonomian di dunia. Setiap urusan keuangan nyaris tidak terlepas dari perbankan.

Sementara di Indonesia, dari hampir 255 juta penduduk, sekira 95 juta jiwa di antaranya tercatat menjadi nasabah bank. Dari jumlah itu, data OJK pada 2015 mencatat sekira 15 juta jiwa merupakan nasabah bank syariah, dan 80 juta jiwa lainnya merupakan nasabah bank konvensional.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sampai akhir Desember 2015 tercatat sebanyak 118 bank masuk daftar penjaminan LPS. Sebanyak 106 merupakan bank umum konvensional dan 12 bank umum syariah.

Khusus di bagian perkreditan, perbankan di Indonesia membukukan kredit lebih baik pada akhir tahun 2016 dibanding akhir tahun 2015.

Bank Indonesia mencatat, perbankan membukukan kredit sebesar Rp 4.402,0 triliun di akhir Desember 2016. Jumlah tersebut tumbuh 7,81 persen dibandingkan akhir Desember 2015 senilai Rp 4.083,2 triliun.

Rincian pertumbuhan di akhir 2016 terdiri atas kredit investasi senilai Rp 1.114,9 triliun, kredit modal kerja senilai Rp 2.042,2 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, di sisi lain, kredit bermasalah di perbankan ternyata turut mengalami peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bank umum per akhir Juli 2016 sudah mencapai 3,18 persen.

Persoalan kredit bermasalah ini, bisa jadi pernah Anda alami, sehingga untuk mendapatkan pinjaman di lembaga pembiayaan atau bank, Anda mengalami kesulitan. Di sisi lain, persoalan sulitnya mendapatkan kredit, sering dikaitkan dengan faktor BI Checking.

Pertanyaannya, apakah BI Checking menjadi soal utama dalam urusan perbankan Anda? Jawabannya, tidak.

Mengapa demikian? Berikut penjelasannya berdasarkan hasil wawancara Covesia.com dengan Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Puji Atmoko, di Padang.

Apa yang Dimaksud dengan BI Checking?

Saya ingin meluruskan istilahnya dulu yaa. Memang yang populer BI Checking (Bank Indonesia Checking), karena ngecek kali yaa. Tapi sebetulnya dari bahasa aturan, istilahnya itu Informasi Debitur Individual (IDI), itu yang betul.

Latar belakangnya begini; di perbankan atau di perusahaan pembiayaan, ada istilahnya data rahasia. Di perbankan (nasabah) itu ada dua, penyimpan dan peminjam, yang satu simpanan dan satu lagi pinjaman.

Nah, data simpanan itu yang rahasia, data-data (yang berkaitan) dengan penyimpan. Penyimpan itu, menurut undang-undang perbankan (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan/red), adalah orang yang mempunyai simpanan di bank. Bentuk simpanan itu bisa tabungan, deposito atau giro atau bentuk lain yang disamakan dengan itu.

Data-data tentang penyimpan ini rahasia bank. Jadi informasi tentang penyimpan, keterangan lain-lainnya itu bersifat rahasia (sesuai yang diatur selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan/red).

Di sisi lain ada peminjam (debitur). Data peminjam itu tidak rahasia. Tetapi untuk mempertukarkan data tentang peminjam, diatur oleh otoritas, Bank Indonesia. Jadi tidak semua lembaga bisa mempertukarkan informasi tentang data peminjam.

Bank Indonesia mengatur pertukaran informasi data peminjam itu punya tujuan. Tujuan utama adalah untuk prinsip kehati-hatian (bagi bank).

Sementara data pinjaman yang dilayani BI sebanyak 118 bank umum. Seluruh bank umum tersebut wajib melaporkan data peminjamnya. Jika Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ada yang wajib ada yang tidak. Yang wajib jika modal banknya telah mencapai Rp10 miliar. Jika belum, maka sifatnya sukarela.

Jadi BPR dengan modal mulai dari Rp 10 miliar wajib melaporkan ke BI seluruh data debiturnya, mulai Rp1 rupiah ke atas.

Karena (harus dilaporkan mulai dari) Rp1 rupiah ke atas, sekali pernah pinjam di bank, pasti data (debitur) itu masuk ke Sistem Informasi Debitur (SID) yang ada di Bank Indonesia.

Semua laporan ini berasal dari bank pelapor. Bank Indonesia itu hanya tempat untuk mengompilasi, istilahnya lebih kurang seperti itu. Pokoknya data-data peminjam itu ada di Bank Indonesia dan sumbernya dari laporan bank. Jadi kalau banknya tertib (lapor) pasti datanya di Bank Indonesia tertib. Kalau banknya tidak tertib maka, datanya di Bank Indonesia pasti tidak tertib.

Contohnya misalkan di bank umum. Data di SID Bank Indonesia lebih kurang sekira 80 juta jiwa. Bank Indonesia mengatur supaya bank umum itu lapor data peminjamnya ke kita, itu supaya data peminjam dari satu bank bisa diakses dan diketahui oleh bank lain.

Jadi data tentang pinjaman itu dikompilasi oleh Bank Indonesia atas dasar laporan dari bank pelapor, baik bank umum yang wajib lapor, BPR atau bank yang melapor secara sukarela. Karena jika bank telah terdaftar sebagai pelapor, bank tersebut memiliki akses. Jika ditanya soal data debitur, bank bisa minta dan akses ke Sistem Informasi Debitur.

Bagaimana Jika Debitur 'bermasalah' di BI Checking?

Misalnya, jika Anda sudah mendapat surat lunas (kredit) dari salah satu bank, tanggal 2 Februari 2017. Kemudian tanggal 27 Februari 2017 datang (mengajukan pinjaman) ke bank lain, lalu bank tersebut mencari data secara online kepada Bank Indonesia.

Karena Anda mengajukan pinjaman baru ke bank lain, maka bank biasanya membutuhkan waktu tertentu (satu atau dua hari bergantung masing-masing bank) untuk memproses pinjaman, dan mencari data Anda di Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.

Nah, ternyata dari laporan SID Bank Indonesia disebutkan, data Anda di bank sebelumnya belum lunas. Di sini yang perlu Anda ketahui, laporan dari bank pelapor kepada Bank Indonesia dilakukan mulai tanggal 1 sampai 12 setiap bulan.

Jika Anda memperoleh surat lunas pada 2 Februari, maka laporan ke Bank Indonesia baru akan dikirim pada 1 sampai 12 Maret. Sehingga jika Anda mengajukan pinjaman di tanggal 27 Februari maka keterangan lunas itu belum tercatat di Bank Indonesia. Untuk sistem pencatatan ada rentang waktu satu bulan.

Namun yang jadi masalah adalah, Anda sudah mendapatkan surat keterangan lunas sejak dua atau tiga bulan lalu, tetapi banknya belum melaporkan (keterangan) lunas ke BI sehingga data di Bank Indonesia masih belum update (terbaru). Data tidak update itu ternyata masih cukup banyak, jadi butuh kedisiplinan dari para bank pelapor, itu salah satu kunci (mengatasi masalah pada IDI).

Memang kalau ada masyarakat, mantan debitur, atau debitur aktif, datang ke Bank Indonesia untuk ngecek, itu malah kami bersyukur, sehingga ketika debiturnya protes ke kami (Bank Indonesia), kami cek, malah kami tegur banknya.

Ini salah satu kontrol yaa, kami juga punya pengawas yang ngecek. Dan pengawasan ini dilakukan di kantor pusat di Jakarta, tapi kalau di daerah, kami (Bank Indonesia Wilayah Sumbar/red) yang ikut ngecek, terutama laporan dari debitur yang seperti ini.

Kasihan dong, sudah lunas tiga empat bulan yang lalu, kok tercatat di datanya belum lunas. Jadi (karena kondisi itu) mau ngambil pinjaman ke bank baru, jadi nggak bisa.

Bagaimana Jika Data Debitur Sudah Update di SID Bank Indonesia, Sementara Masih Sulit Mendapatkan Pinjaman di Bank Baru?

Selain data tidak update (terkait status lunas pinjaman), ada namanya data kualitas pinjaman debitur. Anda pernah mendengar namanya kredit bermasalah atau istilahnya Non Performing Loan (NPL) di bank konvensional. Di bank syariah disebut sebagai Non Performing Financing (NPF).

Nah, di BI, juga ada mengenai data kualitas pinjaman, di antaranya ada yang disebut kredit bermasalah. Jadi mohon dipahami, kalau kredit bermasalah bukan berarti kredit macet.

Kualitas kredit itu ada lima, kolektibilitas (collectibility) 1 sampai 5;

Collect 1: Lancar yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga

Collect 2: Dalam Perhatian Khusus (DPK) yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari

Collect 3: Kurang Lancar yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari

Collect 4: Diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari

Collect 5: Macet yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga di atas 180 hari.

Di atas 180 hari, itu baru dikatakan macet. Tapi itu ada tahapannya mulai dari collect 1 dulu sampai 5. Sedangkan yang disebut kredit bermasalah itu terdiri atas Collect 3, 4 dan 5.

Jadi, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan ada sejumlah kredit bermasalah di suatu daerah, tidak berarti itu macet semua lho. Dikatakan bermasalah bisa terdiri atas kurang lancar (collect 3), diragukan (collect 4) dan macet (collect 5).

Collect 3 itu bisa berpotensi jadi Collect 4 atau 5. Atau sebaliknya, kredit macet (Collect 5) pun, jika Anda lunasi, memenuhi permintaan bank, ada restrukturisasi, ada perpanjangan dan seterusnya, collectnya bisa jadi 4, 3 dan seterusnya.

Jadi IDI di Bank Indonesia itu, memuat semua informasi seperti di atas, salah satunya kualitas kreditnya.

Masyarakat, jika tidak puas, atau untuk kepentingan tertentu bisa datang langsung ke Bank Indonesia, dengan membawa indentitas KTP, menunjukkan pernah pinjam di mana, membuat surat pernyataan bahwa data ini untuk kepentingan sendiri, selama jam kerja akan kami layani.

Bagaimana Jika Menggunakan Sistem Online BI untuk Mengecek IDI Historis?

Di laman bi.go.id, disediakan kanal Permintaan IDI Historis. Di kanal tersebut ada kolom formulir online yang diisi sesuai identitas resmi, termasuk alamat email. Setelah itu, biasanya tinggal menunggu konfirmasi dari Bank Indonesia di email Anda. Lama balasan email tidak dapat dipastikan, bisa sekira satu minggu.

Namun, balasan dari email Bank Indonesia tersebut tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana status Anda di perbankan. Itu sifatnya cuma pemberitahuan, jika IDI Historis sudah bisa Anda urus dan diambil di Bank Indonesia terdekat dengan membawa identitas kependudukan.

Terlalu berisiko (jika hanya lewat email), harus bertatap muka langsung. Termasuk Bank Indonesia harus menjelaskan ke debitur. Datanya agak rumit. Jadi harus dijelaskan karena masih banyak masyarakat yang belum teredukasi. Justru ketika masyarakat datang ke Bank Indonesia itulah, kami bisa menjelaskan apa isi keterangan dari IDI Historisnya.

Termasuk data yang tersimpan di Bank Indonesia, yang kami tampilkan itu merupakan data dua tahun terakhir. Data di atas dua tahun sebelumnya tidak lagi ditampilkan. Meskipun demikian, bukan berarti status Anda yang jika pernah bermasalah (status collect 3-5) dapat berubah. Yaa kalau status kan tidak bisa dihilangkan.

Jadi kalau empat tahun sebelumnya pernah macet, dan tiga atau dua tahun lalu sudah dilunasi, yang empat tahun lalu itu tidak lagi ditampilkan. Bank Indonesia hanya menampilkan data dua tahun terakhir. Kalau dua tahun terakhirnya masih tercatat macet, yaa tetap muncul di situ (IDI Historis Bank Indonesia).

Lembaga Apa Saja yang Berkewajiban Melaporkan Data Debitur kepada Bank Indonesia?

Pelapor itu tidak harus bank, ada juga yang non bank. Misalkan Anda pernah mengambil kredit di leasing atau lembaga pembiayaan lainnya, itu sudah ditentukan pihak pelapornya siapa saja.

Bisa saja di suatu grup perusahaan, maka perusahaan induk yang akan melaporkan data debiturnya ke Bank Indonesia. Bagi kami di Bank Indonesia itu tidak masalah, yang penting harus dilaporkan, siapapun pelapornya, karena dengan dilaporkan itu, maka bisa dibaca oleh lembaga pelapor yang lain.

Bagaimana Jika Ditemukan Masalah Laporan IDI yang Tidak Sesuai Dengan Status Debiturnya?

Pemahaman bank atau pelapor dengan nasabah mestinya baik, ketika ada masalah IDI. Masalahnya bisa jadi di masyarakat (debitur) ada yang melakukan pinjaman tidak di satu tempat (bank atau lembaga pembiayaan).

Contohnya, Anda melakukan pinjaman di Bank A, B dan C. Di Bank A, pinjaman Anda sudah lunas. Sementara di Bank B dan C, Anda masih 'bermasalah' (collect 3 sampai 5), maka data yang keluar dari Bank Indonesia nanti akan jadi catatan bagi bank lain.

Misalnya, kemudian Anda mengajukan pinjaman baru ke Bank D. Data IDI Anda yang dibaca nanti yakni 'Anda masih punya kewajiban (yang harus dilunasi).' Jika memang mau 'bersih' yaa harus dilunasi sehingga bisa ngambil pinjaman di Bank D.

Di sisi lain, laporan data nasabah pada setiap bank dilakukan setiap bulan (tanggal 1 sampai 12) di bulan berikutnya. Nah jika Anda melunasi di bulan Februari, itu laporannya baru akan dikirim di bulan berikutnya, Maret.

Mungkinkah 'masalah BI checking' yang dialami debitur ada kaitannya dengan; ''Hubungan antara Finance (Lembaga Pembiayaan) dengan Bank Kurang Baik?''

Nah itu sudah kasus yaa. Padahal kalau masyarakat (debitur) bersedia datang, Bank Indonesia bisa mengetahui informasi tidak benar yang dilaporkan bank. Kami malah bersyukur.

Contohnya yaa, Anda sudah memiliki surat lunas, sudah menyelesaikan seluruh kewajiban pada dua atau tiga bulan yang lalu (jangan di bulan yang sama yaa, karena laporannya baru diketahui bulan berikutnya, kalau banknya tertib lapor), lalu Anda datang protes ke BI terkait laporan, "Pak kok saya tercatat belum lunas di data BI?"

Ini yang sering kali kami disalahkan, datanya BI tidak akurat, padahal datanya BI itu berasal dari bank pelapor, sementara BI hanya sebagai kompilator saja.

Dengan adanya laporan dari masyarakat (debitur) yang protes, yang kecewa dengan bank itu, malah kami bersyukur, bisa ke banknya malah kami tegur. Jadi silakan bagi masyarakat yang tidak puas, datang ke BI. Asalkan telah melunasi semua kewajiban di bank tersebut.

Bagaimana Jika (ada) Surat Keterangan Lunas yang Diberikan Bank atau Lembaga Pembiayaan kepada Debitur, Hilang?

Jika surat keterangan lunasnya hilang, mengapa tidak bisa diterbitkan lagi?, supaya meyakinkan, kalau bank pelapor itu belum mengirim laporan peminjamnya ke BI, jika seluruh kewajiban debitur tersebut sudah lunas.

Dengan surat lunas itulah keluhan debitur lebih kuat (beralasan). Dari pada muncul keraguan, urusan dengan banknya belum selesai, malah lapor ke BI, (tindakan debitur) itu jadi kurang tepat.

Tetapi BI bisa membantu yaa, dimulai dari mengecek data IDI dulu. Tetapi yang paling bagus sebetulnya, tunjukkan kepada kami surat lunasnya dari bank atau lembaga pembiayaan tersebut. Kalau nanti dari laporan bank di Sistem Informasi Debitur (SID) BI, data debiturnya tercatat masih belum lunas, malah lebih mudah kami menegur banknya. Kuncinya di sana.

Contoh lain, dari kasus kartu kredit, sering kali tidak disadari oleh debitur ada kewajiban-kewajiban administratif yang masih tersisa. Misalnya ingin menutup kartu kredit, padahal saat menutup kartu kredit itu ada annual fee yang dihitung pro rata. Jika kewajiban administrasi ini tidak diselesaikan sedini mungkin, maka ini akan menjadi masalah berkelanjutan.

Agar tidak menjadi masalah, maka sebaiknya hubungi pihak bank untuk menanyakan kewajiban apa saja yang harus diselesaikan terkait urusan kartu kredit itu.

Semua Urusan dan Masalah dengan Bank Sebelumnya Telah Diselesaikan, Tetapi Calon Debitur Masih Sulit Mendapat Pinjaman ke Bank Baru, Apa Penyebabnya?

Jika Anda pernah melakukan pinjaman di bank-bank sebelumnya, lalu semua laporan IDI Anda berada pada kolektibilitas 2 atau 1, tidak serta merta Anda akan langsung disetujui mendapat pinjaman di bank baru dan tidak ada hak dari calon debitur untuk minta disetujui.

Banyak faktor yang dipertimbangkan bank untuk menyetujui pinjaman, bisa jadi faktor keluarga calon debitur, bidang usahanya yang cukup berisiko, atau banyak angsuran pinjaman lain yang dilakukan di bank-bank lain.

Harus dipahami, mendapat pinjaman di bank itu bukan hak (calon debitur) lho yaa, karena bank juga akan ditegur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika tidak hati-hati memberikan pinjaman.

Apakah Data Debitur Bermasalah Dapat Dibersihkan Dalam Laporan IDI Historis Bank Indonesia?

Bukan bersih yaa. Data IDI yang ditampilkan Bank Indonesia hanya (dalam kurun waktu) dua tahun terakhir. Meski begitu, data debitur (sejak pertama melakukan pinjaman) masih tetap terekam, hanya saja yang ditampilkan dalam waktu dua tahun terakhir.

Jadi istilahnya pemutihan, pembersihan dan sejenisnya, itu tidak ada. Seperti yang (sebelumnya) dicontohkan, bahwa status tidak bisa dihilangkan.

Kembali kepada masalah debitur sebelumnya, sebaiknya debitur menyelesaikan segala urusan terlebih dahulu kepada bank bersangkutan. Pastikan Anda sudah memiliki surat keterangan lunas dari lembaga pembiayaan atau bank.

Jika sudah mendapatkan surat lunas, tetapi data debitur belum dilaporkan ke Bank Indonesia, itu malah jadi kesempatan kami untuk menegur bank tersebut. Tetapi jika asumsinya masih salah, debitur merasa sudah lunas namun masih ada kewajiban denda, administrasi yang belum dibayarkan, bahkan persoalan materai saja bisa jadi masalah antara debitur, dan antar lembaga pembiayaan atau bank.

Untuk itu, jika Anda masih ragu dan ingin mendapatkan kejelasan status di Informasi Debitur Individual yang ada di Bank Indonesia, silakan datang ke Bank Indonesia terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

(rdk)


Wawancara

Ikuti perkembangan topik berita Wawancara:
Baca juga
Berita Wawancara lainnya
SUMBAR TERKINI
GALERI FOTO
VIDEO
TOPIK UTAMA
News | Olahraga | Ekonomi Bisnis | Otomotif | Tekno | Gaya Hidup | Hiburan | Kesehatan | Kuliner | Travel | Ragam | Wawancara | Corporate Social Responsibility | Internasional | Nusantara | Ramadhan 1438 H | Kolom | Opini | Foto

FOLLOW COVESIA.COM

facebook icon twitter icon YouTube icon g+ icon rss icon