• Search
  • Menu
Tolak Izin Hutan Tanam Industri Siberut, Mahasiswa Mentawai Lakukan Unjuk RasaForum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) lakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang, Rabu (13/9/2017)
Home » Berita News

Tolak Izin Hutan Tanam Industri Siberut, Mahasiswa Mentawai Lakukan Unjuk Rasa

Primadoni | Rabu, 13-09-2017 | 15:03 WIB

Covesia.com - ´╗┐Puluhan Mahasiswa Mentawai yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) lakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Para pengunjuk rasa mendesak LDHK agar menolak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dilakukan PT Biomas Andalan Energi, Rabu (12/09/2017).

Dalam tuntutannya mereka menolak Rencana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang berada di Kecamatan Siberut Utara kepulauan Mentawai, mereka juga menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumbar untuk mencabut keputusan Menteri kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia nomor 2382/Menhut/VI/PPRUPK/2015 tentang peta arahan kemanfaatan hutan dan keputusan kepala badan koordinasi manfaatan hutan nomor 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tentang persetujuan prinsip PT Biomas Andalan Energi di Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 2 Mei 2017.

Orator Demo, Audi Mavianus mengatakan tanah yang menjadi daerah hutan industri seluas 20.030 hektar tersebut adalah tanah ulayat warga Mentawai, selain itu pemberian izin perusahaan akan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat Mentawai.

"Kawasan industri tersebut adalah area aliran sungai rawan banjir," ujar Mavianus.

Para pengunjuk rasa mengeluhkan dampak yang ditimbulkan dari pemberian izin tersebut berdampak pada hilangnya tanaman yang biasa dijadikan tanaman obat oleh masyarakat Siberut serta hilangnya mata pencaharian warga Siberut yang mayoritas Petani.

"Hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Mentawai," tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumbar, Siti Aisyah mengatakan untuk menolak perizinan merupakan proses yang tidak mudah. Ia menjelaskan pemerintah hanya melihat sesuai dengan aturan hukum.

"Kita harus bicara dengan data dan fakta, kegiatan ini memang selalu ada pro dan kontra, kita lihat secara profesional saja, " ujar Siti Aisyah kepada Covesia di Padang.

Lebih lanjut Siti menuturkan tuntutan tertulis yang disampaikan akan dilakukan perundingan dengan pihak perusahaan.

"Kita juga tidak bisa bicara tidak, tapi dalam pelaksanaannya bila tidak dilakukan disitulah kita lakukan tindakan hukum," jelasnya.

Ia menambahkan, proses yang dilakukan dinas LHK dalam mengeluarkan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kepada PT Biomas Andalan Energi adalah 55 hari, terhitung sejak 2 Mei 2017 lalu.

"Kalau dokumen ANDAL nya kita yang keluarkan, tapi kalau Izinnya itu dari pusat" tutupnya.

Reporter Padang: Jamal Mirdat


Nusantara

Ikuti perkembangan topik berita Nusantara:
Baca juga
Berita News lainnya
SUMBAR TERKINI
GALERI FOTO
VIDEO
TOPIK UTAMA
News | Olahraga | Ekonomi Bisnis | Otomotif | Tekno | Gaya Hidup | Hiburan | Kesehatan | Kuliner | Travel | Ragam | Wawancara | Corporate Social Responsibility | Internasional | Nusantara | Ramadhan 1438 H | Kolom | Opini | Foto

FOLLOW COVESIA.COM

facebook icon twitter icon YouTube icon g+ icon rss icon